Home / Berita Umum / KPK Akan Mengulas Penertiban Asset Di Papua

KPK Akan Mengulas Penertiban Asset Di Papua

KPK Akan Mengulas Penertiban Asset Di Papua – Komisi Penghilangan Korupsi (KPK) mendatangi Propinsi Papua serta Papua Barat untuk mengulas penertiban asset. Ada pelbagai asset di mulai dari tanah sampai hotel sejumlah beberapa ratus miliar rupiah.

Kesibukan di Papua serta Papua Barat itu bakalan dilaksanakan pada Senin (22/7/2019) sampai Jumat (2/8) . Tidak cuman penertiban asset, KPK bakalan mengulas optimalisasi saran wilayah sampai kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pengurus Negara (LHKPN) .

” Sekurang-kurangnya ada 3 jadwal pokok sebagai program Korsupgah (Pengaturan Supervisi serta Mencegah) yg bakal dievaluasi kesempatan ini, ialah sehubungan program optimalisasi penerimaan wilayah di pemerintah propinsi, kabupaten, serta kota di Propinsi Papua, penertiban asset, serta berbagai hal penting lain, seperti penandatanganan nota kesepakatan (MoU) , kepatuhan LHKPN, serta tindak lanjut surat persetujuan bersama dengan terkait penghentian tak dengan hormat (PTDH) PNS, ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (22/7/2019) .

Febri menjelaskan KPK pasti juga kerjakan inspeksi kembali bab persetujuan di antara Pemprov Papua serta PT Freeport sehubungan perselisihan pembayaran pajak air tanah. Diluar itu, kata Febri, KPK minta Pemprov Papua menempatkan tapping machine pajak di bidang perhotelan, restoran, serta tempat hiburan.

” KPK bakal me-review persetujuan di antara Pemprov Papua dengan PT Freeport sehubungan perselisihan pembayaran pajak air permukaan, ” ujarnya.

Ia memperjelas pelbagai asset sejumlah beberapa ratus miliar rupiah yg bakalan ditertibkan. Dibawah ini daftarnya :

Ada pelbagai asset di mulai dari tanah sampai hotel sejumlah beberapa ratus miliar rupiah. Rapat Persiapan Implementasi Skema Monitoring Penerimaan Pajak Wilayah (Poto : Dok. KPK)

1. Tanah serta bangunan :

– Tanah belum bersertifikat sekitar 216 persil dengan nilai kurang lebih Rp 578 miliar.

– Tanah serta bangunan di Jayapura, Merauke, Biak, serta yang lain minimal ada 10 unit dengan nilai kurang lebih Rp 111 miliar.

– Tanah serta bangunan di Jakarta sekitar 6 unit dengan nilai buku sebesar Rp 108 miliar.

– Hotel-hotel punya Pemprov Papua sama dengan serah terima PT Natour dengan nilai buku sebesar Rp 96, 55 miliar.

2. Kendaraan dinas :

– Dikuasai oleh petinggi sekitar 26 unit di luar kartu inventaris barang (KIB) .

– Dikuasai anggota dewan tak aktif sekitar 62 unit serta 9 unit di luar KIB.

– Dikuasai anggota dewan aktif sekitar 10 unit serta 18 unit di luar KIB.

– Dikuasai pensiunan sekitar 402 unit serta 17 unit di luar KIB.

– Dikuasai oleh keluarga ASN yg sudah wafat sekitar 155 unit serta 8 unit di luar KIB.

– Tak didapati keberadaannya sekitar 286 unit + 45 unit di luar KIB.

– Dikuasai ASN yg sudah rubah tempat pekerjaan sekitar 271 unit + 16 unit di luar KIB.

Lalu Febri menjelaskan KPK meneken MoU di antara Gubernur Papua, Papua Barat, serta Kepala LIPI untuk membuahkan analisis serta naskah akademik sehubungan koreksi UU Otonomi Teristimewa Papua serta Papua Barat. KPK menyorot kepatuhan LHKPN di Papua.

” Untuk legislatif, cuma DPRD Propinsi Papua serta 8 DPRD Kabupaten/Kota yg tertera menyampaikan LHKPN-nya terhadap KPK, ” tutur Febri.

Untuk eksekutif, menurut data KPK, cuma Pemkab Jayawijaya serta Kota Jayapura yg tingkat kepatuhan LHKPN-nya 100 %. Sesaat bekasnya masih dibawah 100 %.

Lalu, KPK menyentuh kesulitan belum dipecatnya PNS yg sudah bisa di buktikan kerjakan korupsi. Minimal, ada 48 PNS dari pelbagai kabupaten yg sudah bisa di buktikan korupsi serta putusannya inkrah tapi belum disingkirkan.

About penulis77