Home / Berita Umum / Majelis Pakistan Melepaskan Perancangan Undang-Undang RUU Yang Melarang Pernikahan Dini

Majelis Pakistan Melepaskan Perancangan Undang-Undang RUU Yang Melarang Pernikahan Dini

Majelis Pakistan Melepaskan Perancangan Undang-Undang RUU Yang Melarang Pernikahan Dini – Beberapa terakhir ini, senat atau majelis tinggi Pakistan melepaskan perancangan undang-undang (RUU) yg melarang pernikahan dibawah usia.

Tetapi RUU itu terhalang di majelis rendah, terlebih dari fraksi-fraksi dari partai-partai islamis. Di majelis rendah, bahkan juga partai yg berkuasa menampik ide itu.

RUU Penetapan Pernikahan Anak di Pakistan itu sedianya mengusahakan memutuskan batas minimal buat menikah pada umur 18 tahun.

Di majelis tinggi Pakistan, perancangan undang-undang itu dikatakan oleh senator partai oposisi Partai Rakyat Pakistan (PPP), Sherry Rehman serta lolos seusai pembicaraan hebat.

Tetapi ide yg diserahkan partai oposisi tak dapat dapatkan cukuplah suport di majelis rendah yg dikuasai partai Tehreek-eInsaf atau Pergerakan Pakistan buat Keadilan, PTI, walau, di majelis rendah banyak anggotanya pula memberi dukungan RUU itu.

Senator Sherry Reham buka soal ini di Twitter dengan menjelaskan, minimnya konsensus perihal undang-undang perkawinan anak benar-benar disesalkan, lantaran kenyataannya RUU ini bisa selamatkan serta menaikkan kehidupan banyak wanita yg banyak hampir 1/2 dari populasi Pakistan.

Di majelis nasional Pakistan, RUU itu di dukung Ramesh Kumar, anggota partai yg berkuasa tetapi dari golongan minoritas Hindu. Ia menyuarakan penetapan umur pernikahan 18 tahun serta pernikahan dibawah usia selayaknya dilarang. Tetapi, anggota partainya sendiri menentang RUU yg melarang pernikahan dibawah usia dengan mengatakannya “tak Islami”.

Menteri masalah agama Pakistan, Noorul Haq Qadri menjelaskan keberatannya atau RUU itu serta menjelaskan jika RUU ini pertama kali mesti dikirim ke tubuh ulama “Dewan Ideologis Islam” buat dievaluasi apa undang-undang itu sama dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, anggota parlemen PTI sekaligus juga menteri hak asasi manusia Pakistan, Shireen Mazari pula memberi dukungan RUU itu serta menyebutkan undang-undang itu penting buat perlindungan anak wanita.

“Tak ada individu yg mempunyai otoritas tunggal dalam perihal agama,” kata Mazari. Ia menunjuk pada fatwa Kampus Al-Azhar Mesir perihal pernikahan dibawah usia. “Kalau Jamia tul Azhar sudah memberi fatwa menentang pernikahan anak, kenapa kita menganggap tak Islami?” tandas Mazari.

Seseorang aktivis sosial serta anggota komisi perihal status wanita di Kashmir yg dikendalikan Pakistan, Maria Iqbal Tarana menjelaskan terhadap DW jika pernikahan dibawah usia satu diantara soal penting di Pakistan yg sudah didesakkan oleh orang sipil buat diundangkan dalam mode hukum saat dulu.

“Ini satu diantara yang memicu khusus kematian di golongan wanita waktu serta seusai melahirkan di Pakistan. Di wilayah pedesaan pernikahan seperti itu berefek di hampir tiap rumah tangga lantaran tak ada layanan kesehatan yg wajar,” ujarnya.

Moderator tv kondang serta anggota majelis dari PTI, Aamir Liaquat menjelaskan: “RUU ini betul-betul Islami serta beberapa orang dengan cara salah mempertautkan pernikahan anak dengan kejadian istri Nabi Muhammad, Aisha. Saya tengah menulis buku dimana saya dapat berusaha untuk menampik bab itu.”

Aktivis hak-hak asasi manusia, Jibran Nasir menjelaskan terhadap DW jika banyak pemimpin partai yg berkuasa emosi pada anggota partai mereka sendiri yg menentang RUU itu.

Menurut Jibran Nasir, implementasi undang-undang seperti itu dapat hadapi kendala yg semakin besar. “Di Sindh (propinsi Selatan Pakistan) kita telah mempunyai undang-undang begitu pada tingkat propinsi, namun apa undang-undang itu ditempatkan?” bertanya Nasir.

Di propinsi selatan Pakistan, Sindh, pernikahan dibawah usia dilarang berdasar pada aturan hukum, namun minimnya penegakan hukum tak mengedit keadaan di banyak wilayah pedesaan, dimana anak dibawah usia, terlebih anak wanita, masih berubah menjadi korban dari praktek itu.

“Undang-undang cuma tak dapat menanggulangi soal anak dibawah usia, jikalau soal sosial-ekonomi yg mengakibatkan pernikahan dibawah usia tak diatasi”, ujar Jibran sambil memberikan tambahan jika aksi berbarengan mesti diambil buat menaikkan kesadaran publik serta mode ekonomi.

“Apa yg selama ini sudah dijalankan buat buka jalan untuk pendidikan anak wanita? Apa type lingkungan kerja yg aman yg sudah dibuat oleh pihak berkekuatan? Aksi apa yg sudah diambil pada desakan ekonomi yg mengakibatkan jumlahnya masalah pernikahan anak? Ini ialah soal yg saling penting serta mesti diselesaikan biar implementasi undang-undang ini sukses,” tuturnya.

Maria Iqbal Trana, anggota komisi wanita, pula mengedepankan jika pendidikan untuk anak wanita serta kesadaran publik adalah soal harus biar implementasi hukum itu berjalan mulus.

“Jjika kita tak kan bikin anak wanita kita sadar dapat hak serta kendala yg mereka hadapi, mereka tak bisa buat perlindungan hak-hak generasi seterusnya, lantaran gadis-gadis ini ialah calon ibu,” tukasnya seterusnya.

Aamir Liaquat pula mengedepankan jika undang-undang cuma bisa jadi satu langkah namun kemajuan riil mungkin berlangsung, kalau banyak pemimpin tersebut datang ke serta bersua dengan banyak korban dengan cara pribadi, sambil memberikan tambahan jika pernikahan paksa mesti dilarang oleh hukum lantaran berlawanan dengan prinsip-prinsip basic Islam serta norma-norma manusia kekinian.

“Pemerintah mesti membuat team, yg terdiri dalam intelektual lokal serta beberapa orang terpelajar termasuk juga ulama, buat mencapai beberapa orang serta orang serta buat menyadarkan orang jika pernikahan seperti itu tak resmi menurut Islam serta hukum Pakistan,” kata Liaquat.

Tetapi, menurut Senator Sherry Rehman, undang-undang ialah cara pertama. “Kendala pertama ialah biar RUU Penetapan Umur Pernikahan Anak disahkan lalu dibarengi dengan sesi setelah itu buat implementasi,” demikian diutamakan Rehman.

Angka pernikahan anak di Afrika serta Asia Selatan ialah yg paling tinggi pada lokasi lain di dunia. Menurut tubuh dunia yg mengatur soal anak Unicef, tiap tahun, ada 12 juta anak wanita dibawah 18 tahun yg menikah dimana 38 prosentasenya berlangsung di sub-Sahara Afrika.

Walau kelihatan penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% berubah menjadi 30%, juta-an anak wanita di Asia Selatan masih menikah dibawah umur 18 tahun.

Menurut Unicef, Bangladesh mendiami posisi paling atas pernikahan anak di Asia Selatan dimana 59% anak wanita menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, dibarengi oleh India 47%, Nepal 37%, Afghanistan 35%, Bhutan 26%, Pakistan 21% serta Sri Lanka 12%.

Data memberikan, dalam daftar ini, banyak beberapa anak wanita di sekian banyak negara muslim hadapi kendala pernikahan dibawah usia, termasuk juga di Indonesia, dimana 14 % wanita menikah dibawah usia.

Kongres Ulama Wanita yg berjalan di Cirebon tahun 2017 pula sudah keluarkan fatwa larangan pernikahan anak dibawah umur 18 tahun, jadi usaha buat hentikan gadis-gadis muda menikah dibawah usia.

Fatwa yg dikeluarkan banyak ulama wanita hari Kamis (27/04) menuturkan pernikahan anak dibawah usia itu “beresiko” serta harus di cegah. “Angka kematian ibu begitu tinggi di Indonesia. Kami jadi ulama wanita – bisa ambil andil dalam menanggulangi soal pernikahan anak,” papar pelaksana pertemuan Ninik Rahayu terhadap reuters. “Ulama wanita tahu gosip serta kendala yg dijumpai para wanita. Kita dapat ambil aksi serta tidak cuma menanti pemerintah membuat perlindungan beberapa anak ini,”

Dibawah hukum Indonesia, batas umur minimal pernikahan buat wanita ialah 16 tahun, serta 19 tahun untuk pria. Beberapa terakhir ini di medsos tersebar photo anak berumur 13 tahun serta kelas 2 SMP yg dikira menikah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Beberapa photo pasangan lelaki serta wanita muda itu nampak kenakan gaun pengantin rutinitas Bugis-Makassar serta tersebar lewat Instagram.

Pengamat soal wanita Misiyah mengharapkan biar orang tak mengorbankan hari depan bangsa dengan ego serta metode pandang yg kolot serta selalu bersikeras menikahkan anak wanita. “Janganlah memupuk serta mengamini alasan serta bersembunyi dibalik argumen budaya, ketakutan aib perawan tua, kemiskinan, moralitas serta pelbagai argumen yang lain cuma buat menutupi serta dapatkan permakluman supaya dapat menikahkan beberapa anak.”

Dia memberikan tambahan, telah waktunya seluruh pihak memahami serta buka diri dapat hari depan beberapa anak serta bangsa. Resiko perkawinan anak menurut dia bisa jadi mata rantai berkesinambungan dari hilangnya hak anak atas pendidikan, atas kesehatan, ekonomi yg memunculkan kualitas hidupnya rendah. Resiko ini bisa jadi siklus yg selalu berputar-putar sukar diputus mata rantainya.

Penambahan laporan dijalankan Ayu Purwaningsih.

About admin